Kamis , 27 April 2017

BIDANG PEMBINAAN KETAHANAN DAN BANGSA

Bidang Pembinaan Ketahanan Bangsa

Pasal 13

(1)    Bidang Pembinaan Ketahanan Bangsa pimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan  Politik Dalam Negeri dalam penyusunan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan dibidang pembinaan ketahanan bangsa.

(2)    Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pembinaan Ketahanan Bangsa mempunyai fungsi:

  1. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang;
  2. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Sub Bidang dibawahnya;
  3. Perumusan kebijakan koordinasi fasilitasi pelaksanaan pengkajian masalah strategis bidang politik;
  4. Perumusan kebijakan dan koordinasi fasilitasi pelaksanaan pengkajian masalah strategis bidang Ekonomi;
  5. Perumusan kebijakan dan koordinasi fasilitasi pelaksanaan pengkajian masalah strategis bidang Sosbud;
  6. Perumusan kebijakan dan koordinasi fasilitasi pelaksanaan pengkajian masalah strategis bidang Ketahanan Bangsa, Ketertiban Umum dan kenyamanan lingkungan masyarakat;
  7. Pengevaluasian pelaksanaan kebijakan ketahanan bangsa dan pengkajian masalah strategis daerah.
  8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang;
  9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang

Pasal  14

(1)    Sub Bidang Ketahanan Ekonomi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam perencanaan program, koordinasi, pembinaan dan pengembangan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Ketahanan Ekonomi.

(2)    Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub bidang Ketahanan Ekonomi mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA) dan program kerja Sub Bidang;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi sesuai ketentuan yang berlaku;
  3. Peningkatan fungsi security dalam mendeteksi permasalahan sehingga pemecahan secara dini dapat dilakukan dengan menekan dan mempersempit ruang lingkup kemungkinan terjadinya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik secara internal maupun eksternal;
  4. Pengawasan/monitoring terhadap perkembangan harga pasar dan melakukan operasi pasar dalam upaya pengendalian harga sembako dan empat bahan strategis dengan pola menggerakkan Tim Pengendalian Sembilan Bahan Pokok, melakukan operasi pasar dengan instansi terkait;
  5. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap produk-produk hukum yang harus ditegakkan dan dihormati sebagai norma–norma yang dijunjung tinggi;
  6. Pengawasan/monitoring bersama Tim Sistem Pengamanan Orang Asing terhadap kedatangan orang–orang asing yang datang secara legal/sah tetapi aktivitasnya ilegal dan pengawasan transaksi obat–obatan terlarang;
  7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang;
  8. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal  15

(1)     Sub Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh Kepala Sub Bidang  yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam perencanaan program, koordinasi, pembinaan dan pengembangan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Sosial Budaya.

(2)    Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA) dan program kerja Sub Bidang;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sosial budaya sesuai ketentuan yang berlaku;
  3. Peningkatan pembinaan ketertiban umum yang digerakkan secara terpadu, terkendali atas dasar keyakinan dan kekuatan sendiri dengan kemampuan daya tangkal yang tangguh, pendayagunaan potensi kekuatan rakyat terlatih;
  4. Peningkatan pembinaan dan fungsi petugas khusus informasi kecamatan sebagai perpanjangan tangan Pemda dalam rangka mendeteksi situasi dan kondisi sosial politik;
  5. Pembinaan dan pengawasan fungsi tugas dan peran serta Tim Pembinaan dan Pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA);
  6. Peningkatan upaya Penurunan tingkat kriminalitas yang terjadi di daerah dimana dari instansi sektoral tetap bekerjasama dalam mewujudkan situasi dan kondisi yang aman tertib dan terkendali;
  7. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban umum dengan memperankan Badan Keamanan Desa (BKD) di masing–masing wilayah;
  8. Pembinaan/monitoring dan melaporkan terhadap aktivitas kegiatan sosial budaya dengan tujuan mengarahkan mereka agar tidak menyimpang dari ketentuan peraturan dan perundang–undangan yang berlaku;
  9. Penajaman terhadap sosial budaya/aliran kepercayaan diharapkan supaya tidak bertentangan dengan akidah/norma agama dan norma hukum yang berlaku;
  10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang;
  11. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

four × 2 =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>