Kamis , 27 April 2017

BIDANG KESATUAN BANGSA

Bidang Kesatuan Bangsa

Pasal 10

(1)    Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dalam penyusunan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan dibidang kesatuan bangsa.

(2)    Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi:

  1. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang;
  2. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Sub Bidang dibawahnya;
  3. Penyusunan rencana dan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pembaruan bangsa, kerukunan umat beragama, pendidikan wawasan kebangsaan dan kewaspadaan dini masyarakat ;
  4. Penyusunan dan pengembangan usaha pelaksanaan kesatuan bangsa;
  5. Perumusan dan pengolahan kegiatan sosialisasi demokrasi dan wawasan kebangsaan;
  6. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dalam rangka kesatuan bangsa;
  7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemantauan orang asing, organisasi masyarakat asing, tenaga kerja asing dan aliran kepercayaan masyarakat.
  8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang;
  9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal  11

(1)    Sub Bidang  Hubungan Antar Lembaga, dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dalam perencanaan program, koordinasi, pembinaan dan pengembangan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga.

(2)    Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA) dan program kerja Sub Bidang;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan antar lembaga sesuai ketentuan yang berlaku;
  3. Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM);
  4. Penyelenggaraan forum komunikasi dan konsultasi dalam hal memelihara kerukunan hidup umat beragama dengan Pemerintah Daerah (Forkomkonda);
  5. Pengamatan dan monitoring penyelenggaraan penyiaran agama, hari–hari besar keagamaan, hari–hari besar Nasional, Perkawinan antar agama, tempat–tempat ibadah, pemakaman dan lain–lain;
  6. Penyiapan/penghimpunan dan perumusan data–data sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan;
  7. Pemantapan hubungan kerjasama yang harmonis antar Pemerintah Daerah dengan Legislatif dalam menyelenggarakan Demokrasi Pancasila;
  8. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan;
  9. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi vertikal maupun horizontal dalam bidang dukungan pelaksanaan kegiatan.
  10. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga keagamaan lain.
  11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang;
  12. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

(1)    Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dalam perencanaan program, koordinasi, pembinaan dan pengembangan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.

(2)   Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA) dan program kerja Sub Bidang;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang wawasan kebangsaan sesuai ketentuan yang berlaku;
  3. Peningkatan pemantapan wawasan kebangsaan kepada segenap komponen bangsa;
  4. Pembinaan kepada masyarakat dalam penerapan demokrasi Pancasila dengan berpedoman pada peraturan dan perundang–undangan yang berlaku;
  5. Pengawasan dan pembinaan WNI Keturunan;
  6. Pemantauan terhadap segala jenis pelaksanaan Demokrasi baik dari tingkat yang paling bawah sampai dengan yang paling atas;
  7. Penyusunan laporan pelaksanaan demokrasi sebagai bahan pimpinan mengambil langkah serta kebijakan selanjutnya;
  8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang;
  9. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

4 × three =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>