Senin , 27 Maret 2017

BIDANG PEMBINAAN POLITIK

Bidang Pembinaan Politik

Pasal 16

(1)     Bidang Pembinaan Politik dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok Melaksanakan sebagaian tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dalam penyusunan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan dibidang pembinaan politik.

(2)    Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pembinaan Politik mempunyai fungsi:

  1. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang;
  2. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Sub Bidang dibawahnya;
  3. Pelaksanaan kebijakan fasilitasi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik di daerah;
  4. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan hubungan pemerintah daerah dengan partai politik, organisasi profesi dan dengan lembaga swadaya masyarakat;
  5. Penyusunan kebijakan fasilitasi pelaksanaan hubungan dengan lembaga penyelenggara pemilihan umum;
  6. Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan pembinaan Politik;
  7. Pengelolaan/Menghimpun data hasil produk Legislatif sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan;
  8. Penyiapan fasilitasi Forum Musyawarah Pimpinan Daerah;
  9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang;
  10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal  17

(1)     Sub Bidang Pembangunan Politik, Ideologi dan Demokrasi, dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan Politik dalam perencanaan program, koordinasi, pembinaan dan pengembangan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Pembangunan Politik, Ideologi dan Demokrasi

(2)    Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pembangunan Politik, Ideologi dan Demokrasi mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA) dan program kerja Sub Bidang;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan politik, ideologi dan demokrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
  3. Pelaksanaan Koordinasi dengan Lembaga/Panitia Pemilu untuk melakukan pemilihan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Penyelenggaraan pertemuan antara pimpinan Partai Politik peserta Pemilu dengan Pemerintah maupun dengan pihak penyelenggara Pemilu;
  5. Pengupayaan kesepakatan bersama antara Pemerintah dengan Organisasi Politik peserta Pemilu agar mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  6. Pembinaan dan Penetapan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Panitia/ BadanPenyelenggara Pemilu tentang jadwal waktu dan pembagian wilayah kampanye;
  7. Pengupayaan dan memfasilitasi penyelesaian konflik yang terjadi antar Partai Politik yang satu dengan Partai Politik yang lain dalam mencarikan solusi terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  8. Penyelenggaraan sosialisasi Undang-undang Bidang Politik;
  9. Pemantauan pelaksanaan Pemilihan Umum;
  10. Pelaksanaan pemberian ijin/rekomendasi bagi organisasi/lembaga/mahasiswa untuk melakukan penelitian/riset bidang politik
  11. Peningkatan hubungan kerjasama antara Lembaga/Badan maupun Organisasi politik peserta Pemilu dalam menyikapi penerapan secara jujur dan adil;
  12. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan sub bidang yang lain dalam kaitan dengan penyelenggaraan Pemilu maupun Pamong Desa;
  13. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang;
  14. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

(1)     Sub Bidang Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan, dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan Politik dalam perencanaan program, koordinasi, pembinaan dan pengembangan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

(2)    Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

  1. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA) dan program kerja Sub Bidang;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan sesuai ketentuan yang berlaku;
  3. Pelaksanaan pendataan dan monitoring kegiatan organisasi kemasyarakatan, LSM dan Organisasi Politik;
  4. Penyelenggaraan orientasi dan konsultasi antar pengurus organisasi kemasyarakatan;
  5. Pembinaan pengurusan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi fungsional dan lembaga swadaya masyarakat, serta perencanaan terhadap usulan dan bantuan untuk pembinaannya;
  6. Perencanaan terhadap usulan dan bantuan bagi pembinaan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi fungsional dan LSM Guna peningkataan kemampuan;
  7. Pendekatan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh Wanita;
  8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang;
  9. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

eighteen − 6 =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>